Alokasi Belanja Pemerintah Pusat 2024 Naik: Apa yang Berubah dalam Anggaran?

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI telah mencapai kesepakatan untuk meningkatkan alokasi belanja pemerintah pusat di tahun 2024. Anggaran awal sebesar Rp2.446 triliun telah direvisi menjadi Rp2.467 triliun. Perubahan ini disebabkan oleh penyesuaian alokasi belanja pemerintah pusat menurut 11 fungsi yang telah disepakati dalam pertemuan antara Panja Belanja Pemerintah Pusat dan perwakilan Kementerian Keuangan.

Anggota Banggar DPR RI Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin mengungkapkan bahwa setidaknya ada 10 belanja pemerintah pusat yang mengalami kenaikan anggaran menurut fungsi.

Berikut rincian perubahan anggaran menurut fungsi:

• Fungsi Pertahanan: Naik dari Rp135,2 triliun menjadi Rp139,1 triliun.
• Ketertiban Keamanan: Naik dari Rp188,8 triliun menjadi Rp192,8 triliun.
• Fungsi Ekonomi: Naik dari Rp636 triliun menjadi Rp649,5 triliun.
• Fungsi Lingkungan Hidup: Naik dari Rp13,9 triliun menjadi Rp14 triliun.
• Perumahan dan Fasilitas Umum: Naik dari Rp36,27 triliun ke Rp36,29 triliun.
• Fungsi Kesehatan: Naik dari Rp97 triliun menjadi Rp97,4 triliun.
• Fungsi Pariwisata: Naik dari Rp3,5 triliun ke Rp3,7 triliun.
• Fungsi Agama: Naik dari Rp11,5 triliun menjadi Rp11,7 triliun.
• Pendidikan: Naik dari Rp220,8 triliun menjadi Rp224,9 triliun.
• Fungsi Perlindungan Sosial: Naik dari Rp252,7 triliun menjadi Rp270,1 triliun.

Namun, satu fungsi lainnya, yaitu pelayanan umum, mengalami penurunan dari Rp850,3 triliun menjadi Rp827,6 triliun. Koordinator Panja dan Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah bersama dengan para anggota panja dan perwakilan pemerintah telah menandatangani laporan panja ini. Setelah pembacaan seluruh laporan panja dan draf RUU APBN 2024, Said Abdullah meminta persetujuan dari semua peserta rapat.

“Terhadap laporan-laporan panja dan naskah RUU APBN 2024, dapatkah kita setujui sebagai hasil kesepakatan tingkat I pembahasan APBN 2024? Setuju?” ujar Said Abdullah. Pertanyaan tersebut dijawab dengan setuju oleh para peserta rapat, dan keputusan tersebut diakhiri dengan ketukan palu dari Said Abdullah.