Skandal Mark Up Impor Beras: DPR RI Dalami Mark Up yang Diduga Rugikan Negara

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tengah mengambil langkah serius dalam mengusut skandal mark up impor beras yang diperkirakan telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp8,5 triliun. Langkah ini diumumkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron sebagai respons terhadap keseriusan pihaknya dalam mengungkap kebenaran di balik skandal tersebut.

Herman Khaeron menjelaskan bahwa Komisi VI DPR RI berencana untuk melakukan pengecekan langsung ke pelabuhan dan gudang penyimpanan beras.

“Kami akan melakukan kunjungan ke pelabuhan dan gudang penyimpanan beras (untuk mendalami skandal mark up impor beras),” ujarnya pada Senin (15/7/2024).

Kunjungan ini direncanakan dilakukan dalam periode reses yang berlangsung sejak 12 Juli 2024 atau pada masa sidang terakhir. Herman Khaeron menambahkan bahwa upaya ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas terkait skandal yang merugikan negara sebesar Rp8,5 triliun tersebut.

“Dengan sisa waktu diperiode ini, kami berharap bisa mengungkap apa yang sebenarnya terjadi,” tegas Herman Khaeron.

Skandal mark up impor beras ini menjadi perhatian utama karena potensi dampaknya yang besar terhadap ekonomi negara. Pengecekan ke pelabuhan dan gudang penyimpanan diharapkan dapat mengungkap praktik yang merugikan ini secara transparan dan akurat.

Melalui Komisi VI, DPR RI tidak hanya berfokus pada pengungkapan kebenaran tetapi juga pada tindak lanjut yang tepat untuk menangani skandal ini. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kebijakan terkait impor beras di masa mendatang dapat lebih terkontrol dan tidak merugikan negara.

Skandal ini juga memunculkan keprihatinan yang mendalam di kalangan masyarakat terkait tata kelola dan pengawasan impor beras yang perlu diperketat agar tidak terulang kejadian serupa di masa depan.

Demikian informasi seputar skandal mark up impor beras. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Samarpratik.Com.