DKP Mendorong UMKM Rumput Laut NTB Untuk Berinovasi

Pelaku usaha UMKM berbahan baku rumput laut Provinsi NTB digenjot agar semakin bertambah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat, menginginkan pelaku usaha industri olahan berbahan baku rumput laut semakin banyak.

Hal tersebut untuk memberi nilai tambah bagi petani rumput laut dan juga pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Provinsi NTB. DKP Provinsi NTB terus berupaya meningkatkan nilai tambah dari produk rumput laut. Tidak hanya dijual dalam bentuk mentah saja, sehingga tidak ada multiplayer effek terhadap masyarakat di NTB.

Oleh sebab itu, selain diolah menjadi berbagai jenis pangan, dan juga non pangan, DKP NTB juga memperjuangkan kehadiran pabrik pengolahan rumput laut dengan kapasitas besar. Jika melihat produksi rumput laut Provinsi NTB pada tahun 2017 yang mencapai 1.360 ton basah, sebagian besar dikirmin keluar daerah. Hanya saja, harga jual terbilang cukup rendah dengan kualitas rumput laut baik.

Oleh sebab itu, pihaknya lebih mendorong pengolahan rumput laut itu dimaksimalkan dalam daerah. Sehingga produk dalam bentuk bahan jadi yang di kirim keluar daerah atau untuk ekspor luar negeri.

Berinovasi melalui pengolahan rumput laut menjadi berbagai macam bahan konsumsi makanan, sehingga ada nilai tambahnya bagi masyarakat NTB.

Jika industri pengolahan rumput laut lebih banyak di NTB, baik itu skala (usaha rumahan), apalagi industri pabrik skala besar, maka akan memberi dampak besar terhadap NTB. Salah satunya adalah, mampu menyerap tenaga kerja dan ujungnya menekan angka pengangguran, kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan tarafb hidup masyarakat NTB.

Seperti, mulai tahun 2018, ini, salah satu peruhsaan asal Bandung sudah mulai membangun pabrik pengolahan rumput menjadi bahan kosmetik. Nilai investasinya pun cukup besar hingga miliaran rupiah. Pabrik pengolahan rumput laut yang berlokasi di Kertasari, Sumbawa tersebut direncakan mulai beropasi pertengahan April 2018 ini.

Produksi rumput laut saat ini lebih banyak di olah, baik itu oleh UMKM maupun pabrik besar, tapi harus operasional di NTB. Sehingga nilai tambahnya itu untuk masyarkat NTB.