Skema Tuntutan Ojol Meledak, Garda Desak Perpres Bagi Hasil Persentase 90-10!

Asosiasi pengemudi ojek online kembali menyuarakan skema tuntutan ojol yang mengusulkan bagi hasil 90 persen untuk driver dan 10 persen untuk perusahaan aplikator. Sebagai organisasi resmi pengemudi, Garda Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengesahkan Peraturan Presiden yang mengatur pembagian pendapatan tersebut agar kesejahteraan pekerja transportasi digital tidak terus tertinggal.

Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono menyampaikan bahwa hingga kini belum ada langkah konkret pemerintah untuk menyediakan payung hukum bagi jutaan pengemudi.

Menurutnya, skema 90-10 adalah komposisi yang paling adil karena driver menjadi pihak yang bekerja langsung di lapangan serta menanggung risiko operasional setiap hari.

Skema Tuntutan Ojol Menguat di Tengah Desakan Regulasi Bagi Hasil

Selain pembagian pendapatan, skema tuntutan ojol juga mencakup usulan agar perusahaan aplikator diwajibkan menyetor 1 sampai 2 persen keuntungan ke negara. Dana tersebut diarahkan menjadi jaminan perlindungan sosial dan jaminan hari tua bagi para pengemudi.

Usulan itu dianggap penting karena selama bertahun-tahun driver bekerja tanpa instrumen perlindungan yang memadai.

Igun menegaskan bahwa negara tidak boleh berlindung di balik alasan menjaga iklim bisnis sambil menunda kebijakan yang melindungi hak pengemudi. Ia mengingatkan bahwa sejak 2018 tuntutan ini terus disampaikan, namun pergantian presiden sekali pun belum menghadirkan regulasi yang final.

Garda juga meminta agar tidak ada kenaikan tarif sebelum Perpres diterbitkan. Tanpa pembatasan bagi hasil, kenaikan tarif justru membuka peluang eksploitasi lebih besar karena pendapatan aplikator meningkat sementara bagian driver tetap stagnan.

Organisasi pengemudi yang berbadan hukum diminta dilibatkan secara langsung dalam penyusunan Perpres agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi lapangan.

Skema tuntutan ojol menjadi isu strategis yang mendesak untuk diatur lewat Perpres. Intinya bukan hanya angka 90-10, tetapi juga kepastian hukum, perlindungan sosial, dan arah kebijakan transportasi digital yang berpihak pada pekerja.

Demikian informasi seputar skema tuntutan ojol. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Samarpratik.Com.